Hukum & Peraturan
Hukum Indonesia menetapkan bahwa pengurasan sumberdaya alam minyak dan gas milik bangsa harus dilakukan dalam suatu cara yang menghasilkan pendapatan serta keuntungan maksimum untuk Negara, dan memberi kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan suatu Kontrak Bagi Hasil Produksi Indonesia (PSC) yang diperkenalkan pada tahun 1966 dan sejak saat itu telah dicontoh dalam berbagai modifikasi oleh banyak negara penghasil minyak lainnya.
Dalam klausul Kontrak Bagi Hasil Produksi, disebutkan bahwa BPMIGAS menjadi badan yang mengawasi kegiatan perusahaan-perusahaan asing dalam eksplorasi, pengembangan dan pemasaran sumberdaya tersebut. Biaya eksplorasi yang menjadi beban perusahaan-perusahaan asing ini akan tertutupi ketika tingkat produksi telah mencapai skala komersial. Selanjutnya, sisa produksi minyak dan gas akan dibagi antara BPMIGAS dan mitra kerjanya.
Kata penentu dalam kontrak ini terletak pada konsep "bagi hasil". Penanam modal tidak berbagi keuntungan melainkan berbagi hasil produksi.
PSC ini telah mengalami revisi secara bertahap selama beberapa generasi sesuai dengan keyakinan Pemerintah Indonesia agar para penanam modal memperoleh tingkat pengembalian investasi dalam jumlah layak ditengah dinamika lingkungan bisnis.
- Press Conference - Minister of Trade : Letter of Credits [01/04/2015]
Download [364 Kb] - Minister of Trade Regulation No. 26 Year 2015 [30/03/2015]
Download [883 Kb] - Minister of Finance Republic of Indonesia Regulation No 267/PMK.011/2014 [31/12/2014]
Download [986 Kb] - Minister of Finance Republic of Indonesia Regulation No 218/PMK.002/2014 [05/12/2014]
Download [222 Kb]
- Regulation of the Minister Energy and Mineral Resources No. 31 Year 2013 [24/10/2013]
Download [897 Kb] - Presidential Regulation No. 9 Year 2013 [10/01/2013]
Download [406 Kb] - Regulation of Minister Man Power and Transmigration No. 19 Year 2012 [19/11/2012]
Download [154 Kb] - Minister of Finance Republic of Indonesia Regulation No 27/PMK.011/2012 [07/03/2012]
Download [137 Kb] - Presidential Regulation No. 95 Year 2012 [13/11/2012]
Download [52 Kb] - Presidential Instruction No 2 of 2012 [10/02/2012]
Download [73,8 Kb] - Bank Indonesia Regulation No 13/20/PBI/2011 [30/09/2011]
Download [50 Kb] - Minister of Finance Republic of Indonesia Regulation No 256/PMK.011/2011 [28/12/2011]
Download [898 Kb] - Minister of Finance Republic of Indonesia Regulation No 257/PMK.011/2011 [28/12/2011]
Download [120 Kb] - Minister of Finance Republic of Indonesia Regulation No 258/PMK.011/2011 [28/12/2011]
Download [65,4 Kb] - PP 79 Year 2010 on Cost Recovery [30/12/2010]
Download [387,5 Kb] - Minister of Transportation Regulation No 73/2010 [26/11/2010]
Download [77,3 Kb] - Regulation of the Minister of Finance Number 24/PMK.011/2010 [05/05/2010]
Download [20,7 Kb] - Regulation of the Minister Energy and Mineral Resources No. 22 Year 2008 [30/06/2008]
Download [206 Kb]
